MLPI 2010, Bahan kuliah… di STAIDA

28 09 2010

Memahami paradigma baru pendidikan nasional dalam UU SISDIKNAS
Departemen Agama RI
Dirjen kelembagaaan Agama Islam
Jakarta 2003
Hal 1 sd 10

MEMAHAMI PARADIGMABARU PENDIDIKAN NASIONAL
DALAM UNDANG UNDANG SISDIKNAS

Pendahuluan
Salah satu tuntutan gerakan reformasi tahun 1998, ialah diadakannya reformasi dalam bidang pendidikan. Forum Rektor yang lahir 7 November 1998 di Bandung, juga mendeklarasikan perlunya reformasi budaya, melalui reformasi pendidikan. Tuntutan reformasi itu, dipenuhi oleh DPR-RI, bersama dengan pemerintah, dengan disahkan Undang-undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) tanggal 11 Juni 2003 yang lalu.
Reformasi membawa juga gagasan baru tentang perlunya paradigma baru, meskipun istilah itu, sudah tidak persis lagi dengan konsep aslinya. Istilah paradigma baru tersebut, mula-mula dikenal dalam ilmu sosial, dengan tokoh utamanya Thomas Kuhn (1974). Kuhn menjelaskan bahwa perkembangan ilmu sosial sangat berbeda dengan perkembangan ilmu alam. Jika ilmu alam berkembang secara evolusi dan akumulatif, maka ilmu sosial berkembang secara revolusi dan tidak secara akumulatif. Dalam menjelaskan perbedaan perkembangan itulah, Kuhn menggunakan konsep paradigma, yaitu bahwa dalam masa tertentu, ilmu sosial dikuasai oleh suatu paradigma, kemudian paradigma itu merosot, dan digantikan oleh paradigma baru yang tidak ada kaitannya dengan paradigma lama yang digantikannya. Itulah sebabnya perkembangan ilmu sosial, terjadi secara revolusi.
Reformasi dalam pendidikan dan bahkan dalam semua bidang sosial dan politik, pada dasarnya adalah revolusi atau penjukirbalikan, yaitu perubahan yang mehdasar, terhadap pokok persoalan dari pendidikan nasional dan bidang sosial dan politik. Hal inilah yang akan diuraikan di bawah ini.

Demokratisasi dan Desentralisasi (Otonomi Daerah)

Tuntutan reformasi yang amat penting adalah demokratisasi. Hal ini dapat ditanggapi dalam dua segi yaitu pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pemerintah daerah (otonomi daerah). Hal ini berarti peranan pemerintah akan dikurangi dan memperbesar partisipasi masyarakat. Demikian peranan
pemerintah pusat yang bersifat sentralistis yang berlangsung selama 50 tahun lebih akan diperkecil dengan memberikan peranan yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Kedua hal ini harus berjalan secara simultan, dan itulah yang merupakan paradigma baru, yang menggantikan paradigma lama yang sentralistis, yaitu dengan peranan pemerintah (pusat) yang sangat besar.
Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan, kemudian dituangkan dalam Undang-undang Sisdiknas. Dalam bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia …. dst (ayat 1). Karena pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 3) serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memberi layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi warga negara tanpa diksriminasi (pasal 11 ayat 1). Justru itu Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai 15 tahun (pasal 11 ayat 2). Itulah sebabnya Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar, minimal pada pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, karena wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 34 ayat 1 dan 2).
Oengan adanya desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarakat (pasal 46 ayat 1). Bahkan Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (pasal 46 ayat 2). Itulah sebabnya dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, harus dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan, dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Pasal 49 ayat 1). Khusus gaji guru dan dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Pasal 49, ayat 2).
Dalam memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut maka Pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya (pasal 47 ayat 2). Sumber pendanaan pendidikan itu ditentukan bedasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan (pasal 47 ayat 1). Justru itu pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik (48 ayat 1).
Meskipun terjadi desentralisasi pengelolaan pendidikan namun tanggung jawab pengelolaan sistem pendidikan nasional, tetap berada di tangan menteri, yang diberi tugas oleh presiden (pasal 50 ayat 1), yaitu menteri pendidikan nasional. Dalam hal ini Pemerintah (pusat) menentukan kebijakan nasional dan standard nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional (pasal 50 ayat 2). Sedang pemerintah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Khusus untuk pemerintah kabupaten/kota diberikan tugas untuk mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yangberbasis keunggulan lokal.
Satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, merupakan paradigma baru pendidikan, untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Dalam hal ini perwilayahan komoditas, harus dibarengi dengan lokalisasi pendidikan dengan basis keunggulan lokal. Hal ini bukan saja berkaitan dengan kurikulum yang memperhatikan juga muatan lokal (pasal 37 ayat 1 huruf j), melainkan lebih memperjelas spesialisasi peserta didik, untuk segera memasuki dunia kerja di lingkungan terdekatnya, dan juga untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut. Dengan demikian persoalan penyediaan tenaga kerja dengan mudah tersedia, dan bahkan dapat tercapai secara otomatis.
Selain itu Pemerintah (pusat) dan/atau pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional (pasal 50 ayat 3). Hal ini dimaksudkan agar selain mengembangkan keunggulan lokal melalui penyediaan tenaga-tenaga terdidik, juga menyingkapi perlunya tersedia satuan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan kelas dunia di Indonesia.
Untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, maka Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan
dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan (pasal 42 ayat 2). Dalam hal ini termasuk memfasilitasi dan/atau menyediakan pendidik dah/atau guru yang seagama dengan peserta didik dan pendidik dan/atau guru untuk mengembangkan bakat, minat dan kemampuan peserta didik (pasal 12 ayat huruf a dan huruf b). Pendidik dan tenaga kependidikan itu dapat bekerja secara lintas daerah, yang pengangkatan, penempatan dan penyebarannya diatur oleh lembga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal (pasal 41 ayat 1 dan ayat 2).
Selain itu Pemerintah (pusat) atau pcmerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan izin dan mencabut izin bagi semua satuan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal (pasal 62 ayat 1), sesuai dengan lingkup tugas masing-masing.Dengan adanya desentralisasi perizinan dan pencabutanizin tersebut, akan semakin mndekatkan pelayanan kepada rakyat, sesuai dengan tujuan otonomi pemerintah daerah.

Peran Serta Masyarakat

Demokratisasi penyelenggaraan pendidikan, harus mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memperluas partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang meliputi peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan (pasal 54 ayat 1). Masyarakat tersebut dapat berperanan sebagai sumber, pelaksana,dan pengguna hasil pendidikan (pasal 54 ayat 2). Justru itu masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat, dengan mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standard nasional pendidikan (pasal 55 ayat 1 dan ayat 2). Dana pendidikan yang berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain (pasal 55 ayat 3). Demikian juga lembaga pendidikan yang berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
Partisipasi masyarakat itu kemudian dilembagakan dalam bentuk dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Sedang komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan (pasal
1 butir 24 dan 25). Dewan pendidikan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yangtidak mempunyai hubungan hirarkis (pasal 56 ayat 2). Sedangkan peningkatan mutu pelayanan ditingkat satuan pendidikan, akan berperanan komite sekolah/madrasah, yang akan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan (pasal 56 ayat 3).

Tantangan Globalisasi

Dalam menghadapi tantangan global isasi yang sedang melanda dunia, maka sebagaimana dijelaskan dimuka harus ada minimal satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dapat dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional oleh Pemerintah (pusat) dan atau pemerintah daerah (pasal 50 ayat 3). Untuk itu perlu dibentuk suatu badan hukum pendidikan, sehingga semua penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan formal baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, harus berbentuk badan hukum pendidikan (pasal 53 ayat 1). Badan hukum pendidikan yang dimaksud akan berfungsi memberikan pelayanan kepada peserta didik (pasal 53 ayat 32). Badan hukum pendidikan yang akan diatur dengan undang-undang tersendiri (pasal 53 ayat 4) itu, harus berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (pasal 53 ayat 3).
Dengan adanya badan hukum pendidikan itu, maka dana dari masyarakat dan dana bantuan asing, dapat diserap dan dikelola secara profesional, transparan dan akuntabilitas publiknya dapat dijamin. Dengan demikian badan hukum pendidikan akan memberikan landasan hukum yang kuat kepada penyelenggaraan pendidikan dan/atau satuan pendidikan nasional, dalam menghadapi persaingan global.
Selain itu diperlukan pula lembaga akreditasi dan sertifikasi. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan (pasal 60 ayat 1), yang dilakukan oleh Pemerintah (pusat) dan/atau lembaga mandiri yang benvenang sebagai bentuk akuntabilitas publik (pasal 60 ayat 2). Akreditasi dilakukan atas kriteria yang bersifat terbuka (pasal 60 ayat 3), sehingga semua pihak, terutama penyelenggara dapat mengetahui posisi satuan pendidikannya secara transparan.
Dalam menghadapi globalissi, maka penyerapan tenaga kerja akan ditentukan oleh kompetensi yang dibuktikan oleh sertifikat kompetensi. Itulah sebabnya selain ijazah yang tidak akan diperlukan lagi untuk bekerja dalam era globalisasi, maka harus ada lagi sertifikat kompetensi (pasal 61 ayat 1). Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus, uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi (pasal 61 ayat 3).
Dalam mengantisipasi perkembangan global dan kemajuan teknologi komunikasi, maka pendidikan jarakjauh, diakomodasi dalam sistem pendidikan nasional, sebagai paradigma bam pendidikan. Pendidikan jarak jauh itu dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan, dengan berfungsi untuk memberi layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka, atau regular (pasal 31).

Kesetaraan dan Keseimbangan

Paradgima baru lainnya yang dituangkan dalam Undang-undang Sisdiknas ialah konsep kesetaraan, antara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tidak ada lagi istilah satuan pendidikan “plat merah” (pemerintah) atau “plat kuning” (swasta). Semuanya berhak memperoleh dana dari negara, dalam suatu sistem yang terpadu.
Demikian juga adanya kesetaraan antara satuan pendidikan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan satuan pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama dengan ciri khas tertentu. Itulah sebabnya dalam semua jenjang pendidikan disebutkan mengenai nama pendidikan yang diselenggarakan oleh Departemen Agama (madrazah dst). Dengan demikian Undang-undang Sisdiknas telah menempatkan pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistematik (pasal 4 ayat 2).
Selain itu Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah memberikan keseimbangan antara peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulai dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini tergambar dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (pasal 4).
Dengan demikian Undang-undang Sisdiknas telah memberikan keseimbangan antara iman, ilmu dengan amal (shaleh). Hal ini selain tercermin dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional, juga tercermin dari kurikulum (pasal 36 ayat 3) dimana peningkatan iman dan takwa, akhlak mulia, kecerdasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan sebagainya dipadukan menjadi satu.
Jalur Formal, Nonformal dan Informal
Paradigma baru dalam Undang-undang Sisdiknas yang disahkan oleh DPR-RI tanggal 11 Juni 2003, yaitu perubahan mendasar mengenai jalur pendidikan yaitu mengubah jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah, menjadi tiga jalur, yaitu jalur pendidikan formal, nonformal dan informal (pasal 13). Ketiga jalur itu memang dianut dalam system pendidikan nasional sebelum berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 1989. Alasan yang paling mendasar dikalangan DPR-RI, ialah banyak satuan pendidikan (sekolah) yang dimasukkan dalam jalur luar sekolah, pada hal nyata-nyata lembaga sebuah sekolah.
Selain itu dalam jalur formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (pasal 15), dengan jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, pofesi, vokasi, keagamaan, dan khusus (pasal 16). Jalur, jenjang dan jenis pendidikan itu dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (pasal 16).
Pendidikan dasar yang merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat (pasal 17). Dengan demikian istilah SLTP (sekolah lanjutan tingkat pertama) harus berganti kembali menjadi SMP. Walaupun namanya sekolah menengah pertama, namun dalam jenjang pendidikan dimasukan dalam jenjang pendidikan dasar. Peserta didik pada pendidikan dasar, tidak boleh dipungut biaya pendidikan, karena Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah terselenggaranya pendidikan dasar itu. Hal ini memang merupakan tanggung jawab Negara, yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 14).
Sebelum pendidikan dasar diselenggarakan pendidikan anak usia dini, yang diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar (pasal 28 dan penjelasannya). Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (taman kanak-kanak, raudhatul athfal dan bentuk lain yang sejenis) nonformal (kelompok bermain dan taman penitipan anak) dan/atau in¬formal (pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan).
Pendidikan menengah yang merupakan kelanjutan pendidikan dasar terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan, serta berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk yang lain yang sederajat (pasal 18). Dengan demikian istilah SMU (sekolah menengah umum) harus berganti kembali menjadi SMAsedangkan SMK tidak mengalami perubahan.
Pendidikan tinggi yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, yang diselenggarakan dengan sistem terbuka (pasal 19). Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institute atau universitas yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan dapat menyelenggarakan program akademik, profesi dan/atau vokasi (pasal 20). Perguruan tinggi juga dapat memberikan gelar akademik, profesi atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan (pasal 21 ayat 1). Bagi perguruan tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalara bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni (pasal 22).
Semua penyelenggaraan dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah (pusat), atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan, yang akan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik, dengan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Semuanya akan diatur dengan undang-undang
(pasal 53). Supaya memiliki landasan hukum yang kuat untuk menghadapi globalisasi.

Peserta Didik dan kaum Lemah

Paradigma baru pendidikan yang demokratis, juga menempatkan peserta didik sebagai subyek pendidikan. Itulah sebabnya hak dan kewajiban anak didik dijelaskan secara rinci, sehingga Undang-undang Sisdiknas telah menunjukkan keberpihakan kepada peserta didik, terutama kepada peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi. Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agamanya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama serta mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (pasal 12 ayat huruf a dan huruf b).
Bagi peserta didik yang berprestasi dan yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, berhak memperoleh beasiswa dari negara (pasal 12 ayat 1 huruf c). Bahkan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, peserta didik tersebut akan dibiayai oleh negara (pasal 12 ayat 1 huruf d). Demikian juga peserta didik yang mau pindah jalur dan satuan pendidikan lain yang setara, tetap diperkenankan (pasal 12 ayat 1 huruf e), dan bahkan berhak menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, asal tidak meny impang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan (pasal 12 ayat 1 huruf f).
Lebih luas dari itu Undang-undang Sisdiknas memberi hak kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (pasal 15 ayat 1 dan 5). Bagi warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Demikian juga warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masayrakat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus (pasal 5 ayat 2, 3 dan 4). Bahkan bagi pendidikan wajib belajar bagi anak usia 7 sampai 15 tahun harus diselenggarakan oleh Pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat tanpa dipungut biaya. Demikian juga pendidikan nonformal seperti kursus dan pelatihan diakomodasi dengan baik dan diberi perhatian (pasal 26).

Penutup
Tentu masih banyak lagi substansi yang merupakan paradigma baru pendidikan nasional yang akan mengubah sistem dan nilai-nilai pendidikan di tanah air. Tentu tidak sempat kita uraikan satu persatu. Namun dalam konsep pendidikan sepanjang hayat yang disertai dengan pendidikan anak usia dini, kecakapan hidup, kursus, pelatihan pendidikan kepemudaan pemberdayaan perempuan dan sebagainya yang juga diakomodasi dalam Undang-undang Sisdiknas, telah menunjukkan banyaknya substansi progresif yang dihasilkan oleh Komisi VI DPR-RI bersama pemerintah.
Selain itu masalah yang cukup aktual dan meresahkan masyarakat sepcrti pemberian gelar-gelar instant, pembuatan skripsi atau tesis palsu, ijazah palsu danlain-lain, yang semuanya diatur dan diancam sebagai tindak pidana. Sanksi pidananya juga sudah ditetapkan dalam Undang-undang Sisdiknas. Dengan demikian tugas legislasi DPR-RI dalam membangun peradaban, telah dijalankan dengan mencantumkannya dalam Undang-undang Sisdiknas. Sekarang dan masa depan menjadi tugas pemerintah untuk melaksanakan undang-undang tersebut sebagaimana mestinya.

Pedoman penyusunan
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENYELENGGARAAN PERSEKOLAHAN
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Dep dik nas
2003
Hal 8 sd 106

SALINAN
LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 053 /U/2001 TANGGAL19 APRIL 2001
1.PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

A. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakatdalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/0/1993 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 022/U/1995 tentang Perubahan Keputusan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0125/U/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanan-kanak sebagaimana telah diubah dengan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Departemer Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

B. TUJUAN PENYELENGGARAAN TK
Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) bertujuan membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuan serta perkembangan selanjutnya.

C. STANDAR KOMPETENSI
Anak didik TK diharapkan:
1. Memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur.
2. memiliki sikap, perilaku, dan kemampuan dasar yang optimal sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya.
3. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

D. PROGRAM KEGIATANBELAJARTK
1. Program kegiatan belajar TK yang digunakan berpedoman pada program kegiatan belajarTK yang beriaku.
2. Program kegiatan belajar TK menekankan pada pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar.
3. Program kegiatan belajar TK dipadukan dalam satu program kegiatan belajar yang mencakup:
a. Program kegiatan belajar dalam rangka pembentukan perilaku melalui pembiasan yang terwujud dalam kegiatan sehari-hari di TK yang meliputi: moral Pancasila, agama, disiplin, perasaan/emosi, dan kemampuan bermasyarakat.
b. Program kegiatan belajar dalam rangka pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan yang dipersiapkan oleh guru, meliputi: kemampuan berbahasa, daya pikir, daya cipta, keterampilan, dan jasmani. –
Program kegiatan belajarTK merupakan satu kesatuan program kegiatan belajar yang utuh. Program kegiatan belajar dimaksud harus dilandasi oleh pembinaan kehidupan beragama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anak didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Program kegiatan belajar TK dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan,kemampuan dankondisidaerah.
4. PrinsipPeteksanaanPembelajarandiTK
Prinsip pembelajaran di TK adalah bermain sambit belajar atau belajar sambilbermain.
5. Bahasa Pengantar
Bahasa pengantar di TK adalah bahasa Indonesia. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar bagi daerah yang memerlukan.
6. Lama Pendidikan
Lama pendidikan di TK adalah 1 atau 2 tahun sesuai dengan usia anak.
7. AlokasiWaktu
a. Jumlah hari bermain dan belajar efektif dalam satu tahun pelajaran sekurang-kurangnya 240 hari bermain dan belajar efektif. Hari bermain dan belajar efektif termasuk didalamnya waktu bagi penyelenggaraan penilaian perkembangan anak. b. Jumlah jam bermain dan belajar efektif minimal 2 jam 30 menit (150 menit) setiap hari. Satu jam kegiatan bermain dan belajar diTK adalah 30 menit.
8. Bimbingan
Bimbingan di TK dilaksanakan oleh guru TK, bila memungkinkan dapatdilaksanakanolehpetugasbimbingan.
9. Penilaian
Penilaian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak didik di TKdilakukansecaraberkaladanberkelanjutan.

E. ANAK DIDIK
1. Sasaran
Anak didik TK adalah anak usia 4 sampai 6 tahun, terdiri atas: Kelompok A: anak usia 4 – 5 tahun Kelompok B: anak usia 5 – 6 tahun
2. DayaTampung
Jumlah anak didik dalam satu rombongan belajar/kelas maksimal 25 anak.
3. PakaianAnak
Pada prinsipnya di TK dapat diadakan pakaian seragam yang dalam pelaksanaannya ditentukan oleh TK bersama Badan Peranserta Masyarakat/Komite TK/Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3).

F. KETENAGAAN
1. KetenagaandiTKmeliputi: a. KepalaTK; b. GuruTK;
c. TenagaTataUsaha(TU); d. PenjagaTK11 e. PembantuTK11
2. SistemGuruTK
Di TK menggunakan sistem guru kelas, dengan tetap memperhatikan prinsip bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain secara klasikal, kelompok, maupun individual. Setiap rombongan belajar/kelas diperlukan minimal satu orang guru TK.
3. JamWajibMengajar
Guru TK wajib mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu termasuk untuk persiapan mengajar, koreksi dan analisis hasil bermain dan belajar anak.
4. Persyaratan tenaga kependidikan TK adalah sebagai berikut: a. Kepala TK berpendidikan sekurang-kurangnya D2PG-TK1 atau
yang sederajat dan telah berpengalaman 5 tahun bertugas
sebagai guru; b. Guru TK berpendidikan sekurang-kurangnya D2PG-TK1 atau
yang sederajat; c. Tenaga Tata Usaha TK berpendidikan sekurang-kurangnya
tamatan SMK jurusan administrasi perkantoran atau yang
sederajat;
d. Penjaga TK berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan SLTP; e. Pembantu TK berpendidikan sekurang-kurangnya tamatan
SLTP.
Bagi Pemerintah daerah atau TK yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga Tata Usaha maka tugas dan fungsi ketatausahaan TK dirangkap oleh kepala TK. Untuk memenuhi penjaga dan pembantu TK disesuiakan dengan kemampuan daerah/TK masing-masing

G. SARANAPRASARANA
1. HalamanTK
Memiliki halaman yang cukup luas untuk ruang gerak dan bermain anakdidik.
2. Ruang
Memiliki sekurang-kurangnya:
a. satu ruang kelas;
b. satu ruang kantor/kepala TK;
c. satugudang;
d. satudapur;
e. satu ruang kamarmandi/wcguru;
f. satu ruang kamar mandi/wc anak.
3. Perabot
Setiap ruangan dilengkapi dengan perabot sesuai dengan keperluan.
4. Buku dan Alat Bermain/Peraga Pendidikan TKdilengkapi dengan:
a. bukuperpustakaanuntukguru;
b. buku perpustakaan untuk anak seperti buku-buku cerita
bergambar, buku gambarseri dan sebagainya; c. alat peraga pendidikan dan alat bermain di dalam kelas seperti
puzzle, balok bangunan, pohon hitung, kotak merjan, papan
geometris, dan sebagainya; d. alat peraga pendidikan dan alat bermain di luar kelas seperti
bak air, bak pasir, ayunan, papan titian, papan luncur, dan
sebagainya.

H. ORGANISASI
1. Struktur Organisasi TK disesuaikan dengan kebutuhan, umumnya terdiriatas:
a. KepalaTK;
b. Guru;
c. TenagaTatausaha;
d. PenjagaTK;
e. PembantuTK;
f. Badan Peranserta Masyarakat/Komite TK/BP3TK.
2. Bagan Organisasi TK
Badan Peranserta
Masyarakat/Komite
TK/BP3TK

Kepala TK
Tenaga Tata Usaha,
Penjaga TK dan
Pembantu TK
Kelompok Jabatan Fungsional
Garis Komando Garis Koordiasi

PEMBIAYAAN
1. Tanggung Jawab dan Sumber pembiayaan
a. Pemerintah daerah atau yayasan/badan penyelenggara TK bertanggungjawab atas pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan di TK yang bersangkutan;
b. Pemerintah daerah dapat memberi bantuan kepada TK yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dana, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, dan bantuan lain disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah;
c. Pemerintah daerah dapat menghimbau kesadaran masyarakat/orangtua dalam mengupayakan sumber dana/sumber lain untuk kegiatan peningkatan mutu dan perbaikan program pendidikan TK.
2. Komponen Pembiayaan
Komponen yang dibiayai meliputi:
a. Gaji dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya;
b. Penyelenggaraan teknis edukatif, termasuk kegiatan belajar
mengajar, evaluasi dan kegiatan bimbingan; c. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan; d. Kegiatan penunjang, antara lain kegiatan kemasyarakatan,
kegiatan lomba, dan lain-lain; e. Baranghabispakai;
f. Langganan Daya dan Jasa (listrik, telepon, PAM, dll); g. Perjalanan (kepalaTK, guru, tenagaTU, dan penjagaTK); h. Program khusus yang mengacu pada peningkatan mutu TK.
3. Satuan Pembiayaan
Satuan biaya dapat dihitung berdasarkan satuan biaya per anak didik per tahun atau satuan biaya per TK per tahun.
4. Penentuan Pembiayaan
Penentuan besarnya dana yang dapat dipungut dari masyarakat untuk membantu penyelenggara TK ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara sekolah dengan Badan Peranserta Masyarakat/Komite TK/BP3TK
5. Pengelolaan Pembiayaan
Jumlah dan alokasi dana per TK dicatat dalam buku kas, digunakan sesuai dengan program dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja TK (RAPBTK)
Setiap TK wajib menyusun RAPBTK. Dalam penyusunan RAPBTK melibatkan stakeholders (Badan Peranserta Masyarakat/Komite TK/BP3TK, tokoh masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap sekolah). Sumber-sumber pembiayaan sifatnya transparan dan akuntabilitas.
7. Auditing
Setiap pemasukan dan pengeluaran agar diaudit secara tertib dan teratur.
8. Pelaporan
Setiap pelaporan dilaksanakan secara tertib dan teratur.

J. MANAJEMENTK
1. SetiapTKmelaksanakan manajemen peningkatan mutu.
2. Dalam hubungannya dengan manajemen TK, setiap TK perlu: a. merumuskan visi, misi dan target peningkatan mutu secara
berkelanjutan;
b. merencanakan program TK; c. melaksanakan program TKyang ditetapkan;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; e. menyusun laporan dan mengevaluasi keberhasilan program; f. merumuskan program baru sebagai kelanjutan dari program
yang telah dilaksanakan; g. melaporkan kemajuan yang dicapai oleh TK kepada orangtua,
masyarakat dan pemerintah (stakeholders pendidikan).
3. Pengawasan dan pengendalian mutu kegiatan di TK dilaksanakan secara internal dan eksternal, serta transparan dengan prinsip akuntabilitas publik.
4. Evaluasi pelaksanaan program TK
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efek-tivitas penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian kinerja TK sebagai satu kesatuan secara menyeluruh. Penilaian TK dapat bersifat lokal (TK sendiri/se/f assesment, pemerintah daerah), bersifat nasional (pemerintah pusat) sesuai dengan tujuan dan lingkupnya.

K. PERANSERTA MASYARAKAT
1. Dalam rangka meningkatkan layanan dan mutu pendidikan, di setiap TK dapat dibentuk Badan Peranserta Masyarakat/Komite TK/BP3TK yang bertujuan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di TK; memelihara, meningkatkan dan mengembangkan TK; memantau, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di TK.
2. Keanggotaan Badan Peranserta Masyarakat/Komite TK/BP3TK terdiri atas unsur dari orangtua, guru atau tenaga kependidikan lainnya dan tokoh masyarakat yang mempunyai perhatian dalam bidang pendidikan TK.
3. Anggota masyarakat yang memiliki kemampuan tertentu dapat membantu guru TK dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajardanbermain.

L. INDIKATOR KEBERHASILAN
IndikatorkeberhasilanSPM-TKmeliputi:
1. Aspek kurikulum meliputi ketersediaan kurikulum nasional dan keterlaksanaannya serta prosentase daya serapnya;
2. Aspek peserta didik meliputi: Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan rombongan belajar/kelas;
3. Aspek ketenagaan meliputi: Kepala TK, guru berkualifikasi dan rasio guru dengan anak didik sesuai dengan SPM;
4. Aspek sarana dan prasarana meliputi halaman bermain, bangunan/gedung, perabot, alat bermain/peraga pendidikan, buku perpustakaan untuk guru dan anak didik sesuai dengan SPM.
5. Aspek organisasi meliputi: struktur, personalia dan uraian tugas.
6. Aspek pembiayaan meliputi anggaran pemerintah dan anggaran swadaya da pengelolaan organisasi yang transparansi.
7. Aspek manajemen TK meliputi tingkat kehadiran guru/tenaga TU/tenaga lainnya, anak didik, kinerja.
8. Aspek peranserta masyarakat meliputi dukungan Badan Peranserta Masyarakat/Komite TK/BP3TK, perhatian orangtua, perhatian tokoh masyarakat dan perhatian dunia usaha.
9. Semua indikator keberhasilan dan ketercapaian minimal yang diharapkan serta kewenangan dalam pelaksanaanya termuat dalam matrikberikut.

MATRIK INDIKATOR KEBERHASILAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
No.
Komponen SPM
Indikator
Ketercapaian Minimal
Kewenangan

P
PR
K
s

1.
Kurikulum
1
Ketersediaan kurikulum nasional
1 set
V
V
V
V

2
Tersebarnya kurikulum nasional keTK
1set

V
V
V

3
Keterlaksanaan kurikulum nasional
Baik
V
V
V
V

4
Prosentase daya serap kurikulum nasional
60%

V
V

2.
Anak didik
1
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Meningkat

V
V
V

2
Angka Partisipasi Murni (APM)
Meningkat

V
V
V

3
Rombongan belajar/kelas
10orang

V
V
V

3.
Ketenagaan
1
Kepala TK
Ada

V
V

2
Guru Berkualifikasi
Ada

V
V

3
Rasio guru dengan anak didik
Maks 1 : 25

V
V

4.
Sarana Prasarana
1
Halaman bermain
Ada

V
V

2
Bangunan/gedung
Lengkap

V
V

3
Alat bermain/alat peraga pendidikan
Ada

V
V

4
Buku perpustakaan untuk guru
Ada
V
V
V
V

c
Buku perpustakaan untuk anak
Ada
V
V
V
V

6
Perabot TK
Ada

V
V

No.
Komponen SPM
Indikator
Ketercapaian Minimal
Kewenangan

P
PR
K
s

5.
Organisasi
1
Struktur
Ada/lengkap

V
V

2
Personalia
Ada/lengkap

V
V

3
Uraian tugas
Ada/lengkap

V
V

6.
Pembiayaan
1
Anggaran Pemerintah
Tersedia

V
V

2
Anggaran Swadaya
Tersedia

V
V

3
Pengelolaan dana pendidikan

7.
Manajemen Sekolah
1
Tingkat kehadiran guru
60%

V

2
Tingkat kehadiran tenaga TU
60%

V

3
Tingkat kehadiran tenaga kependidikan lainnya
60%

V

4
Tingkat kehadiran anak didik
60%

V
V

5
Kinerja sekolah
Baik

V
V

6
Pengawasan
Ada

V
V

8.
Peranserta Masyarakat
1
Dukungan Badan Peranserta Masyarakat/Komite TK/BP3TK
Ada

V
V

2
Perhatian orangtua
Ada

V
V

3
Peranserta orangtua
Ada

V
V

4
Peranserta tokoh masyarakat
Ada

V
V

5
Peranserta dunia usaha
Ada

V
V

Keterangan:
P
PR K S
Pemerintah Pusat Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Sekolah

M. PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam SPM ini diserahkan kepada TK sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Kepala TK bersama dewan guru serta warga TK secara transparan dan bertanggung jawab melaksanakan visi, misi, program TKyang diamanatkan oleh masyarakat dan seluruhpihak yang berkepentingan.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
No.
T
P ———————— —————— ‘ ———— ‘
Komponen SPM
Indikator
Ketercapaian Minimal
Kewenangan

P
PR
K
s

Kurikulum
1
Ketersediaan kurikulum nasional
Ada (set/SD)
V

2
Tersebarnya kurikulum lokal
Ada (set/SD)

V

3
Keterlaksanaan kurikulum nasional
90%

V

4
Keterlaksanaan kurikulum lokal
90%

V

5
Prosentase daya serap kurikulum nasional
75%

V

6
Prosentase daya serap kurikulum lokal
75%

V

2
Anak Didik
1
Angka Partisipasi Kasar (APK)
75%
V
V
V

2
Angka Partisipasi Murni (APM)
Meningkat
V
V
V

3
Angka Pendaftaran Siswa
Meningkat

V
V

4
Angka Putus Sekolah (APS)
Meningkat

V
V

5
Angka Mengulang (AMK)
Menurun

V

6
Survival Rate
Menurun

V
V

7
Prosentase Kelulusan
90%

V

3.
Ketenagaan
1
Kinerja Kepala Sekolah
Ada

V

2
Prosentase Guru Berkualifikasi
90%

V

3
Prosentase Guru Berkeahlian
50%

V

4
Rasio guru dengan siswa
1:40

V

No.
Komponen SPM
Indikator
Ketercapaian Minimal
Kewenangan

P
PR
K
s

4.
Sarana Prasarana
1
Lahan
Ada

V
V

2
Bangunan
Ada

V
V

3
Peralatan/Lab/Media
Ada

V
V

4
Buku teks : siswa
Rasio 1:1

V
V

5
Sarana Olahraga
Ada

V
V

5.
Organisasi
1
Struktur
Ada

V

2
Personalia
Ada

V

3
Uraian tugas
Ada

V

6.
Pembiayaan
1
Anggaran Pemerintah
Ada
V
V
V

2
Anggaran Swadaya
Ada

V

7.
Manajemen Sekolah
1
Tingkat kehadiran guru
90%

V

2
Tingkat kehadiran tenaga administrasi
90%

V

3
Tingkat kehadiran tenaga kependidikan lainnya
90%

V

4
Tingkat kehadiran siswa
90%

V

5
Tertib administrasi
90%

V

6
Kinerja sekolah
90%

V

8.
Peranserta Masyarakat
1
Dukungan Badan Peranserta Masyarakat/Komite Sekolah/BP3
Ada

V

2
Perhatian orangtua
Ada

V

3
Peranserta tokoh masyarakat
Ada

V

4
Peranserta dunia usaha
Ada

V

Keterangan:
P
PR K S
Pemerintah Pusat Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Sekolah

MATRIX INDIKATOR KEBERHASILAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PENYELENGGARAAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
No
Komponen SPM
Indikator
Ketercapaian Minimal
Kewenangan

p IPR
K
s

1.
Kurikulum
1
Ketersediaan kurikulum nasional
Ada
v

2
Tersebarnya kurikulum lokal
Ada

V

V

3
Keterlaksana an kurikulum nasional
Sesuai

V

4
Keterlaksana an kurikulum lokal
Sesuai

V

5
Prosentase daya serap kurikulum nasional
75%

V

6
Prosentase daya serap kurikulum lokal
80%
V
V
V
V

2.
Peserta Didik
1
Angka Partisipasi Kasar(APK)
Meningkat

V
V

No
Komponen SPM
Indikator
Ketercapaian
Kewenangan

Minimal
P
PR
K
s

2
Angka Partisipasi Murni (APM)
Meningkat
V
V
V
V

3
Angka Pendaftaran Siswa
Meningkat
V
V
V
V

4
Angka Putus Sekolah (APS)
Menurun

V
V

5
Angka Mengulang (AMK)
Menurun

V
V

6
Kelangsungan belajar siswa (survival rate)
Meningkat

V
V

7
Prosentase Kelulusan
90%

V

3.
Ketenagaan
1
Kinerja Kepala Sekolah
Baik

V
V
V

2
Prosentase Guru Berkualifikasi
60%

V
V
V

3
Prosentase Guru Berkeahlian
60%

V
V

4
Rasio guru : Siswa
1:28

V
V

4.
*— — — .
Sarana Prasarana
1
Lahan
Cukup

V
V

2
Banqunan
Lenqkap

V
V

3
Perabot
Lenakao
V
V

4
Peralatan/Lab/ Media
Lengkap

5
Rasio buku teks : siswa
1:2

V
V

6
Sarana Olahraga
Lengkap

V
V

7
Infrastruktur
Lengkap

NO
Komponen SPM
Indikator
Ketercapaian Minimal
Kewenangan

P
PR
K
s

b.
Organisasi
1
Struktur Organisasi
Ada

V

2
Personalia
Ada

V

3
Uraian tugas
Ada

V

4
Mekanisme kerja
Baik/lancar

V

6.
Pembiayaan
1
Anggaran Pemerintah
Ada
V
V
V
V

2
Anggaran Swadaya
Ada

V
V

3
Komponen yang dibiayai
Seluruhnya

V
V
V

/.
Manajemen Sekolah
1
Pemahaman visi, misi sekolah
Baik

V

2
Tingkat kehadiran guru
90%

V

3
Tingkat kehadiran tenaga administrasi
90%

V

4
Tingkat kehadiran tenaga kependidikan lainnya
90%

V

b
Tingkat kehadiran siswa
90%

V

6
Tertib administrasi
Lengkap

V

1
Kinerja sekolah
Baik

V
V

— . — —— •
No.
T~
Komponen SPM
Indikator
Ketercapaian Minimal
Kewenangan

P
PR
K
s

Peranserta Masyarakat
1
Dukungan Badan peranserta Masyarakat/ Komite Sekolah/BP3
Ada

V

2
Perhatian orangtua
Ada

V

3
Peranserta tokoh masyarakat
Ada

V
V

4
Peranserta dunia usaha
Ada

V
V

Keterangan:
P : Pemerintah Pusat
PR : Pemerintah Propinsi
K : Pemerintah Kabupaten/Kota
S : Sekolah

M. PENUTUP
Hal-hal yang belum diatur dalam SPM ini diserahkan kepada sekolah sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS). Kepala sekolah bersama dewan guru serta warga sekolah secaratransparandanbertanggungjawabmelaksanakanvisi.misi, program sekolah yang diamanatkan oleh masyarakat dan seluruh pihakyang berkepentingan (stakeholders).

MATRIK INDIKATOR KEBERHASIUN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM
No.
Komponen SPM
Indikator
Ketercapaian Minimal
Kewenangan

P
PR
K
s

1.
Kurikulum
1
Ketersediaan kurikulum nasional
Ada
V

2
Tersebamya kurikulum lokal
Ada

V
V
V

3
Keterlaksana-an kurikulum nasional
Sesuai

V

4
Keteriaksana-an kurikulum lokal
Sesuai

V

5
Prosentase daya serap kurikulum nasional
75%

V

6
Prosentase daya serap kurikulum lokal
75%
V
V
V
V

2.
Peserta Didik
1
Angka Partisipasi Kasar(APK)
Meningkat

V
V

2
Angka Partisipasi Mumi (APM)
Meningkat
V
V
V
V

3
Angka Pendaftaran Siswa
Meningkat
V
V
V
V

4
Angka Putus Sekolah (APS)
Menurun

V
V

No.
Komponen SPM
Indlkator
Ketercapaian Minimal
Kewenangan

p IPR
K
s

5
Angka Mengulang (AMK)
Menurun

V
V

6
Kelangsungan belajar siswa (survival rate)
Meningkat

V
V

7
Prosentase Kelulusan
100%

V

3.
Ketenagaan
1
Kinerja Kepala Sekolah
Baik

V
V
V

2
Prosentase Guru Berkualifikasi
60%

V
V
V

3
Prosentase Guru Berkeahlian
60%

V
V

4
Rasio guru dengan siswa
1:23

V
V

4.
Sarana Prasarana
1
Lahan
Cukup

V
V

2
Bangunan
Lengkap

V
V

3
Perabot
Lengkap

V
V

4
Peralatan/Lab /Media
Lengkap

V
V

5
Buku teks : siswa
1:2

V
V

6
Sarana Olahraga
Lengkap

V
V

7
Infrastruktur
Lengkap

V
V

5.
Organisasi
1
Struktur Organisasi
Ada

V

2
Personalia
Ada

V

3
Uraian tugas
Ada

V

4
Mekanisme Kerja
Baik/lancar

V

5. PEDOMAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENYELENGGARMN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
A. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakatdalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
8.
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0386/U/1993 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 020/U/1998 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
B. TUJUAN PENYELENGGARMN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa untuk menyiapkan mereka sebagai tenaga kerja tingkat menengah yang terampil, terdidik, dan profesional, serta mampu mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
C. STANDAR KOMPETENSI SISWA
Kompetensi tamatan SMK akan tergambar dalam bentuk unjuk kerja sebagai aktifitas nyata maupun aktifitas tersembunyi, meliputi:
1. Memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur;
2. Pengembangan penguasaan pengetahuan, yang dicirikan dengan proses mencari tahu untuk mampu menginterpretasikan informasi (process of knowing, know-how and know-why);
3. Pengembangan keterampilan (too skill development) yang dicirikan dengan ketaatan prosedur, tepat waktu, tahan bosan, akurasi, dan teliti;
4. Pengembangan kemampuan nalar (thinking process/cognitive skill) dicirikan dengan penciptaan ide baru, memandang masalah dengan cara baru, dan merencanakan penanggulangan masalah sistematik.

D. KURIKULUM
1. Susunan Program Pengajaran
a. Isi dan Susunan Program
Isi dan susunan program pengajaran dalam kurikutum SMK senantiasa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mengakomodasi perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri.
Secara garis besar susunan program pengajaran dalam kurikulumSMKterdiriatas: .
a. programumum;
b. program adaptif;
c. program produktif.

Pengembangan kurikulum SMK dikemas dalam tiga dokumen
utama.yaitu:
a. buku I yang memuat landasaH/? projgram dan
pengembangan kurikulum SMK; b. buku II yang memuat garis-garis besar programpendidikan
dan pelatihan (GBPP); dan : c. buku III tentang pedoman pelaksanaanprogram.
b. Pendekatan Program
Perubahan paradigma pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan kebutuhan, tantangan, dan -dlnamM(a! dunia kerja menuntut kurikulum SMK dikembangkan dengan menggunakan pendekatan:
• Broad-based curriculum (BBC): kurikulum berbasis luas dan mendasar, kuat serta fleksibel. :
• Competency-based curriculum (CBC): kurikulum berbasis kompetensi.
BBC adalah pendekatan pengembangan kurikulum yang mengacu pada pencapaian kemampuan yang bersifat luas
kuat, flekstbe dan mendasar. Kemampuan atau kompetensi itu MENCAKUP PENGETAHUAN , keterampilan, dan sikap untuk mandukung terwujudnya tamatan berkompetensi standar.

Standarisasi kompetensi itu memungkinkan tamatan SMK dapat melaksanakan berbagai tugas/pekerjaan di lapangan kerja Kareina itu kurikulum harus mengakomodasi berbagai kompetensi yang benar-benar ada dan dibutuhkan di lapangan
.
Pendekatan kompetensi tidak semata-semata diartikan sebagai :kemampuan melaksanakan tugas (pekerjaan) yang secara -tekrtis lebih- bersifaf observable performance. Pendekatan kompetensi – juga menyangkut kemampuan-kemampuan mendasar (key competencies) yang lebih bersifat intelektual dan mental emosional.
Kompetensi-kompetensi itu sangat diperlukan untuk
Mengembangkan aspek-aspek kehidupan yang lebih luas,
diantaranya ipeka fdanbresponsif terhadap berbagai hal yang
terjadi, rasional dan berpikir logis, mampu membuat keputusan,
bertanggung jawab dan mandiri, serta dapat bekerja dengan baik.

Pendekatan pengembangan kurikulum berbasis luas, kuat, dan mendasar lebih mengutamakan pertimbangan pada pemberian bakal agar tamatan dapat berkembang secara berkelanjutan.
Kurikulum harus mengakomodasi perkembangan kecerdasan intelektual dan kecerdaan emosional yang memungkinkan tamatan dapat mengikuti perkembangan iptek dan dunia kerja secara terus menerus.

BBC tidak hanya diartikan kurikulum berbasis luas yang menunjuk pada pemberian dasar-dasar kejuruan yang lebih lebar. BBC juga tidak hanya bertujuan memberikan bekal pada tamatan agar dapat bergerak secara leluasa dari satu keahlian ke keahlian,-Jainnya dalam satu bidang keahlian yang sama. Lebih dari itu, BBC mengandung makna-makna pemberian
dasar-dasar yang benar-benar mendasar tentang sesuatu yang harus dikuasai. Dasar yang benar-benar mendasar itu menyangkut pemahaman terhadap kemengapaan.
c. Pengelompokkan Program
Spektrum pendidikan kejuruan dapatdikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu: engineering, agriculture, dan social services (kelompokteknologi.pertanian, dan layanansosial). Berdasarkan pada ragam pendidikan kejuruan dalam spektrum tersebut, dan hasil analisis terhadap bidang-bidang pekerjaan (occupational area) dan analisis terhadap jabatan/pekerjaan (job analysis) maka program pendidikan di SMKdikelompokkan dalam bidang keahlian dan program keahlian.
Bidang keahlian merupakan satu atau kelompok program keahlian yang memiliki kesamaan akar kompetensi. Disamping itu, pengelompokkan program pendidikan dalam satu bidang keahlian harus mempertimbangkan kapasitas belajar (learning capacities) peserta pendidikan dan pelatihan dan batas waktu belajar diSMK.
Penetapan suatu bidang keahlian di SMK juga dilakukan dengan berdasarkan pertimbangan mengenai keberadaan bidang-bidang pekerjaan yang ada saat ini dan kecenderungan perkembangannya di masa yang akan datang.
Bidang keahlian dan program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan:
• Kelompok bidang keahlian teknologi, terdiri atas bidang keahlian mesin, elektro, bangunan, dan bidang khusus lainnya;
• Kelompok bidang keahlian layanan, terdiri atas bisnis manajemen;
• Pariwisata kesejahteraan keluarga, kesejahteraan sosial, dankesehatan;
• Kelompok bidang keahlian pertanian;
Kelompok bidang keahlian kerajinan dan seni pertunjukkan.
d. Penyesuaian Kurikulum
Kurikulum SMK memiliki sifat sederhana, luwes, dinamis, dan relevan. Materi dan pengorganisasiannya dapat disesuaikan secara on going process pada tingkat sekolah. Agar kur alum SMK benar-benar terkait dan sepadan (link and match; _;, igan kebutuhan dunia kerja yang ada, maka penyesuaian/ sinkronisasi kurikulum harus dilakukan dari waktu ke waktu. Proses penyesuaian dapat dilakukan melalui validitas ke dunia kerja dan analisis empirik terhadap pelaksanaan kurikulum di lapangan.
2. Alokasi Waktu Belajar
a. Lama pendidikan di SMK 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun bila diperiukan sesuai tuntutan bidang keahlian yang bersangkutan.
b. Satuan waktu belajar tingkat I, 2000 jam pelajaran, tingkat II 2000 jam pelajaran, dan tingkat III 1800 jam pelajaran. Dalam pelaksanaan KBM dapat diatur penggunaannya antara alokasi waktu belajar di sekolah dan alokasi waktu untuk kerja praktek di industri/dunia usaha berdasarkan kesepakatan SMK dengan pihakindustri.
3. Sistem Pengajaran
Kegiatan belajar mengajar di SMK menggunakan pendekatan behavioral outcome approach yaitu pendekatan terhadap aktivitas spesifik yang ditunjukkan siswa sebagai sebagai hasil belajar. Pendekatan ini difokuskan pada aktivitas siswa atau perilaku siswa. Perhatian utama adalah kemampuan yang diperoleh siswa melalui

belajar (teaming by doing/experiences).;,Sehingga dengan itu, guru harus mampu membelajarkan siswa bukan mengajarinya.
Aktifitas siswa terdiri atas aktifitas nyata dan aktifitas tersembunyi. Aktifitas nyata antara lain menulis^kalimat, menibuat prpduk dan sebagainya, sedangkan aktifitas tersembunyi yang tidak dapat diamati antara lain berpikir dan tanggapan terhadap pengalaman. Aktifitas ini meliputi 3 ranah:
a. cognitive, yaitu proses mengetahui dan berfikir
b. affective atau perasaan dan emosi dan
c. psychomotor, yaitu keterampilan.

Hasil kegiatan belajar mengajar (KBM) yangdinarapkan (outcome) merupakan tujuan pendidikan, antara^in aktifitast pengembangan:
a. pengetahuan (knowledge)
b. ketrampilan (toll skill development)
c. Proses berpikir (thinkingprocess/cognitive skills);
d. belajarmandiri(self direction)
e. sikap sosial (social effectiveness);
f. sikap positif dan ingat terhadap pendidikaft(positive attitude and interest).

4. Bahasa Pengantar
Bahasa pengantaruntuk kegiatan belajarjiriengajar digunakan bahasa Indonesia atau bahasar Inggris bils ^tutan dunia kerja mensyaratkan kemampuan bahasa lnggfistei?J:niiRten?if.

5. Penilaian

Untuk mengetahui tingkat kemajuan dan keberhasilan J?e1ajar siswa dilakukan penilaian hasil belajar secara berKelanjutan melalui ulangan/ujian harian dan tugas-tugas fl^ngguan, bulafla^, maupun penilaian akhir tahun pelajaran serta penilaian •ak^rpaiila satuan pendidikan. Penilaian dengan menggunakanstanda^fiasronal
dapat dilakukan dalam rangka mengetahui gambaran mutu hasil belajar siswa.
a. Evakjasiformatif
Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar peserta pendidikan dan pelatihan pada tahap tertentu selama proses belajar beriangsung. Evaluasi formatif berfungsi sebagai umpan balik (feed back) terhadap pembelajaran.
Evaluasi formatif dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk, antara lain: pretest placement test, dan diagnostic test. Pre test (tes awal) bertujuan untuk mengukur minat dan sikap peserta pendidikan dan pelatihan.
Placement test (tes penempatan) bertujuan untuk menentukan piHhan bidang keahlian atau program keahlian. Sedangkan tes diagnostik adalah tes untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa.
b. Evaluasi sumatif
Pada dasamya evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir • satuan, waktu (semester/cawu) program pendidikan dan pelatihan, Evaluasi sumatif digunakan untuk menilai keefektivitasan seluruh program pendidikan dan pelatihan. Evakiasi sumatif adalah pengukuran penilaian ketuntasan . pencapaian hasil belajar peserta pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan waktu petaksanaannya, evaluasi sumatif dilaksanakan dalam bentuk:
1) Sumatif akhir kompetensi/subkompetensi
Tes sumatif akhir kompetensi/sub kompetensi dilakukan untuk mengukur dan menilai setiap kompetensi/sub kompetensi yang telah dipelajari oleh setiap peserta , pendidikan dan pelatihan secara utuh pada semester gasal. Hasil tes ini dicatat dalam kartu hasil studi (KHS) dan dilaporkan dalam bentuk laporan pendidikan (rapor).
2) Sumatifakhirtahunpelajaran
Tes sumatif akhir tahun pembelajaran dilakukan untuk mengukur dan menilai setiap kompetensi /sub kompetensi yang telah dipelajari dan dicapai oleh peserta pendidikan dan pelatihan pada semester genap. Hasil tes ini dicatat dalam KHS dan dilaporkan dalam bentuk rapor. Bersama-sama hasil perolehan nilai belajar lainnya hasil tes akhir tahun pelajaran diformulasikan untuk menerbitkan paspor kompetensi kejuruan (skill pasport) yang disyahkan oleh quility control (QC).
3) Sumatifakhirtahun pendidikan
Tes sumatif akhirtahun pendidikan dilakukan dalam bentuk ebtanasyangpenyelenggaraannyadibuatsendiri.
4) Tugas akhir
Tugas akhir merupakan akumulasi tugas yang mencakup beberapa kompetensi dan harus diselesaikan oleh peserta pendidikan dan pelatihan dalam satu semester yakni pada semester terakhir. Tugas akhir merupakan suatu jenis tes untuk mengukur dan menilai ketercapaian kompetensi secara kumulatif. Pelaksanaannya dilakukan dengan membuat proposal dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada pameran. Tugas akhir merupakan suatu tes strategis untuk menuju profesionalisme.
5) Sertifikasi kompetensi
Sertiiikasi kompetensi bagi peserta pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk memperoleh pengakuan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi dalam bidang keahlian tertentu melalui uji kompetensi. Selain itu, uji kompetensi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesesuaian materi pendidikan dan pelatihan dengan tuntutan kebutuhan lapangan pekerjaan
tertentu. Sertifikat kompetensi dapat ditertibkan berdasarkan hasil tes sumatif akhir tahun yang disyahkan oleh QC melalui ujian kompetensi.
6) Sertifikasi profesi
Sertifikasi profesi bagi peserta pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk memperoleh pengakuan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi keahlian pada bidang profesi (keahlian) tertentu sesuai dengan persyaratan yang berlaku pada bidang profesi yang terkait.

6. Program Bimbingan Belajar dan Bimbingan Karir
Program bimbingan ditujukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pendidikannya, meningkatkan prestasi belajar, menyiapkan siswa untuk bekerja sesuai dengan keahlian yang dipelajari, serta memberi wawasan arahankarir kejuruan.

E. PESERTA DIDIK
1. Persyaratan
Persyaratan untuk menjadi siswa SMK
a. Calon siswa memiliki STTB atau surat keterangan yang
berpenghargaan sama dengan STTB SLTP/MTs, atau yang
sederajat; b. Berusia 15 sampai dengan 18 tahun, maksimal 21 tahun pada
saatpendaftaran. c. Seleksi calon siswa SMK ditetapkan berdasarkan peringkat
NEM dengan mempertimbangkan minat dan bakat calon siswa.

2. Pakaian Siswa
Dalam mengikuti kegiatan belajar, siswa pada prinsipnya memakai baju seragam dan pakaian praktikum/praktek kerja. Pakaian seragam siswa SMK secara nasional putih abu-abu tetap berlaku. Namun sekolah dapat menetapkan pakaian seragam lainnya sesuai dengan agama, budaya, dan aspirasi sekolah masing-masing setelah musyawarah dengan Badan Peranserta Masyarakat/ Komite Sekolah/BP3.

3. Unit Kegiatan Siswa
Pada prinsipnya sekolah perlu menyediakan fasilitas untuk mendorong berdirinya unit kegiatan siswa dalam rangka menumbuhkan bakat, dan minat dalam membangun iklim demokrasi dan latihan kepemimpinan, misalnya:
a. kegiatan OSIS (organisasi siswa intra sekolah);
b. kegiatan PMR (palang merah remaja);
c. kegiatan UKS (usaha kesehatan sekolah);
d. kegiatan pramuka;
e. kegiatan paskibra;
f. kegiatan mendakigunung;
g. kegiatan latihan kepemimpinan;
h. kegiatan kerohanian (pesantren kilatdan lain-lain);
i. klubberbagaicabangolahraga;
j. klubberbagaicabangseni.

F. KETENAGAAN

1. Jenis Ketenagaan
a. Tenaga Pendidik
1) Kepala Sekolah;
2) Wakil Kepala Sekolah;
3) Kepala Jurusan (program keahlian);
4) Kepala instalasi bertugas mengelola instalasi sebaik-baiknya dan dapat melayani (service) siswa dalam menyediakan buku sebagai referensi untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan;
5) Laboran bertugas menyiapkan instalasi dalam melayani pelaksanaan KBM (khususnya praktek) bagi siswa;
6) Ketua rumpun (bidang keahlian) bertugas membantu kepala sekolah dalam mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan KBM berbagai program keahlian pada rumpun/bidang keahlian masing-masing;
7) Wali kelas bertugas mengelola siswa di kelas masing-masing sehubungan dengan kemajuan prestasi belajar tiap-tiapsiswanya.
8) Guru mata pelajaran (bidang studi) bertugas mengajarsatu atau lebih mata pelajaran/bidang studi teori, baik program normatif, adaptif, maupun produktif;
9) Guru praktek bertugas mengajar 1 atau lebih pelajaran praktek pada program produktif;
10) Pembina bertugas membimbing sejumlah siswa dalam memilih jurusan/keahlian yang sesuai dengan bakatnya dan mengarahkan/ memperbaiki siswa yang mengalami permasalahan;
11) Teknisi sumber belajar pendidikan formal ataupun non formal.

b. Tenaga Kependidikan Bukan Pendidik
Yang dimaksud dengan tenaga bukan pendidik adalah sumber daya manusia (SDM) di sekolah yang tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan KBM tetapi sangat mendukung keberhasilannya dalam kegiatan administrasi sekolah.
Adapun jenis tenaga bukan pendidik meliputi:
1) Kepala Subbagian Tata Usaha bertugas membantu kepala sekolah dalam kelancaran kegiatan administrasi (urusan surat menyurat, ketatausahaan) sekolah yang berkaitan dengan KBM;
2) Pelaksanaan kegiatan kepegawaian bertugas membantu Kepala Subbagian Tata Usaha dalam kegiatan atau kelancaran kepegawaian, baik tenaga pendidik maupun bukanpendidikyang bertugas disekolah;
3) Pelaksanaan urusan keuangan bertugas membantu mengelola keuangan sekolah;
4) Pelaksanaan urusan perlengkapan/logistik bertugas membantu mengelola perlengkapan/logistik sekolah;
5) Pelaksanaan sekretariat dan kesiswaan bertugas membantu Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengelola sekretariat dan kesiswaan;
6) Pengemudi bertugas sebagaisupir;
7) Penjaga sekolah bertugas memelihara dan memperbaiki fasilitas sekolah berupa bangunan, kelistrikan, dan peralatan praktek.

2. Kualifikasi Tenaga a. Tenaga Pendidik
Pada prinsipnya tenaga pendidik di SMK dituntut memiliki 2 kemampuan, yaitu kemampuan keguruan dan kemampuan keahlian/kejuruan sesuai dengan spesialisasi masing-masing. Kualifikasi tenaga pendidik sebagai berikut:
1) Guru, minimal sarjana muda/D Ill/A III sesuai dengan mata pelajaran/bidangyangmenjaditanggungjawabnya;
2) Guru agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan;
3) Kepala sekolah, minimal sarjana muda/D 11 I/All I dan harus guru;
4) Wakil kepala sekolah, minimal sarjana muda/DIII/AIII dan harus guru;
5) Ketuajurusan, minimal sarjana muda/DIII/AIII, harus guru;
6) Ketua rumpun, minimal sarjana muda/DIII/AIII dan harus guru;
7) Ketua instalasi, minimal sarjana muda/DIII/AIII dan harus guru;
8) Wall kelas, minimal sarjana muda/DIII/AIII dan harus guru;
9) Pembimbing, minimal sarjana muda/DIII/AIII dan harus guru;
10) Ketua rumpun, minimal sarjana muda/DIII/AIII dan harus guru;
11) Laboran, minimal lulusan SMK.

b. Tenaga Bukan Pendidik
Pada prinsipnya tenaga bukan pendidik di SMK dituntut memiliki kemampuan mengelola administrasi yang meliputi surat-menyuratdan ketatausahaan sekolah. Kualifikasi tenaga bukan pendidik sebagai berikut:
1) Kepala Subbagian Tata Usaha, minimal lulusan SLTA;
2) Pelaksana urusan kepegawaian, minimal lulusan SLTA;
3) Pelaksana urusan keuangan, minimal lulusan SLTA;
4) Pelaksana urusan perlengkapan/logistik, minimal lulusan SLTA;
5) Caraka, minimal lulusan SLTP;
6) Pengemudi, minimal lulusan SLTP;
7) Penjaga sekolah, minimal lulusan SLTP;

3. Analisis Kebutuhan Tenaga
a. Tenaga Pendidik (Guru) 1) Spesialisasi Guru SMK
SMK terdiri atas beberapa kelompok/keahlian dengan berbagai bidang keahlian, memerlukan guru dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan serta keahlian kejuruan yang disebut dengan spesialisasi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan serta bidang keahlian kejuruan yang dimilikinya. Guru spesialisasi ada yang hanya berwenang mengajar satu mata pelajaran/bidang studi tertentu, ada pula yang lebih satu bidang studi yang satu dengan yang lainnya salingberkaitan. Pada SMK terdapat 21 bidang keahlian yang meliputi 89 program keahlian. Analisis kebutuhan guru, mengacu pada pola pembelajaran yang dituntut oleh kurikulum yang berlaku. Dari buku II kurikulum (GBPP) dapat dijabarkan jenis kompetensi/sub kompetensi ini dikelompokkan yang sejenis untuk menentuka* spesialisasi guru apa yang dibutuhkan.
2) Jumlah Guru
Dalam menghitung jumlah kebutuhan guru, ada beberapa komponen-komponen yang menjadi dasar perhi ungan, yaitu:
1) Susunan program kurikulum yang berlaku;
2) Bidang keahlian dan komposisi kelas yang berlaku;
3) Jumlah jam pelajaran pertahun, setiaptingkat;
4) Kelompokbelajar;
5) Jumlah minggu efektif pertahun dan tingkat;
6) Jam wajib mengajar guru 24 jam/minggu maksimal 30 jam;
7) Khusus guru pembimbing (BP/BK) mengacu pada ketentuan bahwa satu guru dapat membimbing antara 150-225siswa.
Cara menghitung kebutuhan guru dengan rumus sebagai berikut:
JPlxJKl JP2xJK2 JP3xJK3 vG= MEl + ME2 + ME3 x KB
57
Keterangan:
G = Jumlah guru yang dibutuhkan JP = Jumlah jam pelajaran pertahun
JK = Jumlah kelas paralel
JW = Jam wajib mengajar per minggu
KB = Kelompok belajar (1 untuk normatif dan
adaptif, 2 untuk produktif) ME = Minggu efektitsertifttOt pertahun Tkl = 40 minggu -r^Y1^ Tkll = 40 minggu
Tklll = 40 minggu, kecuali produktif, 36 minggu (lebih detail dan rinci dijelaskan pada buku II)
b. Tenaga Bukan Pendidik
Jumlah teanaga administrasi pada setiap SMK pada umumnya sama. Minimal satu SMK harus memiliki Kepala Subbagian Tata Usaha, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perlengkapan/logistik dan urusan sekretariat/siswa yang masing-masing 1 orang. Untuk tenaga caraka, pengemudi, dan penjaga sekolah sesuai luas bangunan dan lahan serta jumlah kendaraan yang dimiliki sekolah.

G. SARANADANPRASARANA 1. Jenis
Secara garis besar, sarana prasarana pendidikan dapat
diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Lahan adalah sebidang tahan yang digunakan untuk
mendirikan bangunan sekolah. b. Ruang adalah seperangkat mebel yang digunakan untuk
melaksanakan KBM, kegiatan penunjang dan administrasi. c. Perabot adalah seperangkat mebel yang digunakan untuk
melaksanakan KBM, kegiatan penunjang dan administrasi. d. Mat dan media pendidikan adalah sesuatu yang digunakan
untuk membuat atau melaksanakan hal-hal tertentu yang
berkenaan dengan KBM, kegiatan penunjang, dan
administrasi. e. Bahan praktek adalah semua bahan alami dan buatan yang
digunakan untuk praktek. f. Bahan ajar adalah sumber bacaan yang berisi ilmu pengetahuan untukmenunjang kegiatan belajarmengajarpada program normatif, adaptif, dan produktif. Bahan ajar mencakup :bukudanmodul.
g. Sarana olahraga baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan.
1) Lahan
Jenis lahan yang digunakan untuk SMK antara lain meliputi: a. lahan terbangun adalah lahan yang di atasnya berisikan
bangunan; b. lahan terbuka adalah lahan yang belum ada bangunan dl
atasnya, termasuktaman, plaza, selasardan lapangan; c. lahan kegiatan praktik adalah lahan yang diperuntukkan
untuk pelaksanaan kegiatan praktek; d. lahan pengembangan adalah lahan yang diperlukan untuk
kebutuhan pengembangan bangunan, kegiatan praktek
danperumahan.
2) Ruang
Secara umum, jenis ruang ditinjau dari fungsinya dapat dikelompokkan dalam: ruang pendidikan, ruang administrasi, dan ruang penunjang.
a. Ruang pendidikan
Ruang pendidikan berfungsi untuk menampung kegiatan belajar mengajar teori dan praktik antara lain : ruang praktik/bengkel/studio, ruang teori, fasilitas olahraga, iaboratorium, perpustakaan, ruang praktik, dan lain-lain.
b. Ruang administrasi
Ruang administrasi berfungsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan kantor/administrasi. Ruang administrasi terdiri atas: ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang sidang, ruang guru, ruang penggandaan, dan gudang administrasi.
c. Ruang penunjang
Ruang penunjang berfungsi untuk menampung kegiatan yang mendukung KBM, antara lain : ruang UKS, uang OSIS, gudang, ruang umum, kamar WC, kafetaria, tempat sepeda, koperasi, dan sebagainya.
3) Perabot
Secara umum, perabot sekolah mendukung 3 fungsi utama sekolah, yaitu fungsi pendidikan, fungsi administrasi, dan fungsi penunjang. Jenis perabot sekolah dikelompokkan sebagai berikut:
(1) Perabot administrasi
Perabot kantor/administrasi adalah perabot yang digunakan untuk mendukung kegiatan kantor. Jenis perabot ini umumnya tidak baku/terstandar secara internasional.
(2) Perabot pendidikan
Perabotan pendidikan adalah semua jenis mebel yang digunakan untuk KBM. Jenis, bentuk dan ukurannya mengacu pada kegiatan itu sendiri.
(3) Perabot penunjang
Perabot penunjang adalah perabot yang digunakan/dibutuhkan dalam ruang penunjang, seperti perabot perpustakaan, perabot UKS, perabot OSIS, perabot gudang, dan sebagainya.
4) Alat-alat Pendidikan
Jenis alat yang digunakan untuk SMK terdiri atas: a. Alat-alat administrasi yang meliputi alat-alat untuk mendukung kegiatan administrasi sekolah, misalnya : mesin tik, komputer, mesin penggandaan, mesin hitung, cash boxes, dan pemotong kertas. b. Alat-alat penunjang KBM teori, Iaboratorium dan praktek misalnya : papan tulis, slide projector, OHP, alat peraga fisika/kimia, alat ukur, alat potong, alat pembentuk, dan mesin-mesin. Secara umum, alat-alat praktik diklasifikasikan sebagai berikut
(1) Alat tangan (hand tool). Mat tangan adalah jenis alat yang penggunaannya menggunakan tangan sebagai sumber tenaga.
(2) Alat tangan bertenaga (power hand tool). Alat tangan bertenaga adalah jenis-jenis alat bertenaga mesin tetapi operasionalnya menggunakan tangan.
(3) Mesin-mesin. Mesin adalah alat yang operasionalnya memerlukan bantuan listrikdan mekanik.
(4) Alat ukur, alat uji, dan laboratorium:
a) Alat ukur (measuring tool) yaitu alat yang digunakan untuk mengukurbobotdan bidang (tinggi, panjang dan lebar) suatu bahan/benda.
b) Alat uji (testing machine) yaitu alat yang digunakan untuk menguji sifat, kekuatan an kondisi suatu bahan/benda.
c) Alat laboratorium yaitu alat yang digunakan untuk percobaan dan pengujian yang dilakukan di suatu ruang laboratorium.
Alat praktik dikelompokkan menjadi: a. Alat pokok/alat utama, antara lain:
a) Working station tunggal (WST) yaitu alat yang dioperasikan atau digunakan oleh satu siswa/pemakai.
b) Working station ganda (WSG) yaitu alat yang dioperasikan atau digunakan oleh lebih dari satu siswa/pemakai.
5) Alat Penunjang
a. Alat penunjang yaitu alat yang berfungsi untuk menunjang kegiatan praktik secara kelompok.
b. Alat penunjang keberhasilan dan kesehatan lingkungan, misalnya mesin pemotong rumput, sekop, sapu, gerobak sampah, tool box, listrik, dan tool box mekanik.
6) Bahan Ajar
Bahan ajar adalah sekumpulan bahan pelajaran yang digunakan dalam KBM. Bahan ajarterdiri dari buku dan modul-modulpembelajaran. a. Buku
a) Buku pegangan
Buku pegangan digunakan oleh guru dan peserta pendidikan dan pelatihan sebagai acuan dalam pembelajaran yang bersifat normatif, adaptif, dsn produktif. Buku-buku pegangan substansi, normatif, dan produktif hendaknya dimiliki (diberi atau dipinjam) oleh setiap guru dan peserta pendidikan dan pelatihan.
b) Buku pelengkap
Buku ini digunakan oleh guru untuk memperluas dan memperdalam penguasaan substansi program normatif, adaptif, dan produktif. Buku-buku pelengkap substansi tersebut hendaknya dimiliki (diberi atau dipinjam) oleh setiap guru dan peserta pendidikan dan pelatihan.
c) Buku sumber (referensi)
Buku ini dapat digunakan oleh guru dan peserta pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh kejelasan informasi mengenai suatu bidang ilmu atau keterampilan. Buku-buku sumber yang relevan dan bermutu perlu disediakan di perpustakaan sekolah.
d) Buku bacaan
Buku ini dapat digunakan oleh guru dan peserta pendidikan dan pelatihan sebagai bahan bacaan tambahan (non fiksi) untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan bacaan (fiksi) yang bersifat relatif. Buku-buku bacaan yang relevan dan bermutu hendaknya disediakan dalam jumlah yang memadai di perpustakaan sekolah. b. Modul
(1) Sebagai konsekuensi dari sistem pendidikan dan pelatihan di SMK yang berbasis luas, kuat, dan fleksibel serta berbasis kompetensi, produksi, dan pembelajaran tuntas maka SMK perlu mengemas bahanajardalambentukmodul.
(2) Modul-modul yang digunakan di SMK harus disusun berdasarkan hasil analisis bahan ajar dengan menggunakan format tertentu. Analisis bahan ajar tersebut mengacu pada kurikulum serta memperhatikan tuntutan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (du/di) yang selalu berkembang dan IPTEKyang selalu berkembang.

2. Analisis Kebutuhan Sarana Prasarana
a. Analisis kebutuhan dan perencanaan pengadaan alat
Analisis kebutuhan alat dan pengadaannya dilaksanakan
melalui pendekatan sebagai berikut:
1. Tuntutan kompetensi yang tertuang dalam dokumen kurikulum. Kegiatan analisis ini lebih difokuskan pada pencermatan berbagai keteknikan/praktik/ keterampilan yang tersirat dan tersurat dalam semua kompetensi/sub kompetensi yang telah terformulasikan dalam kurikulum. Berdasarkan keteknikkan/praktik/keterampilan itu dapat ditentukan jenis dan spesifikasi alat yang digunakan.
2) Jumlah kelompok belajar/kelompok praktik
Jumiah kelompok belajar teori klasikal (36 atau 40 siswa setiap tingkat). Jumlah kelompok belajar praktik disesuaikan dengan pola pengetahuan peserta pendidikan dan pelatihan berpraktik secara seri, pararel, atau semi pararel. Kelompok praktik dapat 1/18,1/9,1/6,1/4,1/3,1/2 kelompok belajar. Artinya satu kelompok/praktik terdiri: 2,3,4,6,9,12,18 untuk kelompok belajar 36 peserta pendidikan dan pelatihan.
3) Komposisi kelas/kelas praktik
Pada dasarnya, kebutuhan alat dalam komposisi kelas pararel adalah sama dengan Jumlah alat yang digunakan untuk satu kelas pararel.
4) Alokasi waktu untuk mencapai kompetensi yang tertuang dalam dokumen kurikulum pada dasarnya merupakan satuan waktu total untuk mencapai kompetensi dalam program pendidikan dan pelatihan tertentu.
5) Faktorgunaalat
Faktor guna alat merupakan koefisien dari jam alat yang disediakan dengan jam alat dipergunakan.
6) Spesifikasi alat
Spesifikasi alat ditentukan berdasarkan tuntutan kompetensi. Selain itu juga didasarkan pada tuntutan untuk memenuhi kapasitas, kemampuan, keamanan, dan kenyamanan pengguna, serta kelestarian desain alat agartidakkadaluarsa (out of date).
Berdasarkan pendekatan di atas, sekolah perlu
menentukan jenis, spesifikasi, dan jumlah alat yang
dibutuhkan dengan menggunakan rumus:
JAD
JKA= —— X FGA JAS
JKA JAD JAS FGA
Keterangan:
Jumlah Kebutuhan Alat Jumlah Alat yang Dibutuhkan Jumlah Alat yang disediakan Faktor Guna Alat
b. Analisis kebutuhan perabot
Analisis kebutuhan perabot dan pengadaannya mengacu pada tuntutan kegiatan praktik kerja individual dan kelompok serta pemanfaatan alat berdasarkan hasil analisis kebutuhan untukmencapai kompetensi/sub kompetensi yang telah dirumuskan dalam kurikulum.
c. Analisis kebutuhan ruang
Analisis kebutuhan ruang dan pengadaannya dilakukan berdasarkan :
• Kelompok kegiatan praktik;
• Beban ruang (waktu);
• Faktorguna ruang.
Dalam perhitungannya digunakan rumus :
PRM
xFGR
Keterangan:
JR BR_ PRM FGR
Jumlah Ruang
Beban Ruang
Penggunaan Ruang per minggu
Faktor guna untuk ruang teori 100% untuk ruang
praktik 70%-80%.
BR adalah jumlah waktu yang digunakan dalam suatu ruang sesuai dengan jadwal. BR diukur dengan satuan jam pelajaran. BR didapat dari hasil/penjumlahan semua jam program diklat selama 1 minggu. Nilai PRM yang digunakan adalah 50. Bila hasil perhitungan kebutuhan ruang menunjukan angka pecahan, maka angka pecahan yang lebih besar dari 0,5 dibulatkan ke atas artinya diadakan atau dibutuhkan ruang dan jika lebih kecil dari 0,5 dibulatkan ke bawah.
d. Analisis kebutuhan lahan
Luas lahan minimal yang dibutuhkan untuk SMK dihitung berdasarkan faktor koefisien dasar bangunan (building
coverage) sesuai dengan ketentuan tata kota yang mengaturnya. Nilai kepadatan bangunan dapat diperhitungkan sampai dengan 15% pada daerah dengan kepadatan bangunan yang rendah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perhitungan kebutuhan luas lahan menggunakan rumus:
L =
LB KDB
Keterangan:
L = Luas lahan
LB = Luas Bangunan
KDB = Koefisien Dasar Bangunan (building coverage)
KDB yang digunakan untuk menghitung luas lahan dalam perencanaan dibedakan menjadi tiga yaitu pada lokasi tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, menengah, dan rendah, masing-masing 50% dan 40%. Nilai maksimal diambil 50%.
Catatan:
Khusus pada bidang keahlian tertentu (misal pertanian), luas lahan terbuka yang digunakan untuk praktik ditentukan berdasarkan tuntutan kegiatan praktik, kalkulasi peserta diklat dan sifat-sifat praktik.

H ORGANISASI
1. Susunan Organisasi SMKterdiri atas:
a. Kepala Sekolah.
b. Wakil Kepala Sekolah.
c. Instalasi.
d. Subbagian Tata Usaha. e. UnitPerpustakaan.
f. UnitLaboratorium/bengkel.
g. Jabatan Fungsional/guru.

2. Struktur Organisasi
Kepala Sekolah
Wakil Kepala Sekolah
Unit Lab/Bengkel
Unit Perpustakaan
Instalasi
Badan Peran serta
Masyarakat/Komite
Sekolah/BP3
Subbagian Tata Usaha
Dewan Guru
Garis Komando Garis Koordinasi

I. PEMBIAYAAN
1. SumberPembiayaan
Untuk mendukung kelancaran kegiatan sekolah terdapat beberapa sumberpembiayaan antara lain: a. Pemerintahdaerah.
b. c.
Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran rutin dan pembangunan sekolah negeri dan member! subsidi bagi sekolah swasta.
Masyarakattermasuk dana dari orang tua, dunia usaha. Sumberlain, misalnya, hibah, pinjaman, dana dari donatur, dana unit produksi sekolah.

2. Komponen yang Dibiayai
a. Kegiatan teknis edukatif untuk proses belajar mengajar
(kurikulum dan kegiatan evaluasi hasil belajar); b. Kegiatan penunjang untuk operasionalisasi ruang belajar dan
kegiatan ekstrakurikuler; c. Perawatan peralatan teknis edukatif (gedung, perabot, alat
peraga dan media);
d. Perawatan kegiatan penunjang (lingkungan sekolah); e. Kesejahteraan guru dan pegawai sekolah (gaji kelebihan jam
mengajar, insentif, perjalanan);
f. Langganan Daya dan Jasa (listrik, telepon, air, dan lain-lain); g. Program khusus yang mengacu pada peningkatan mutu
Sekolah yang bersangkutan; h. Kegiatan praktik; i. Kegiatan lomba.

3. SatuanBiaya
Satuan biaya dihitung berdasarkan biaya satuan tetap (fixed cost) yang dihitung berdasarkan satuan sekolah per tahun dengan standar biaya minimal yang sama dan biaya satuan tidak tetap (variable cost) yang dihitung berdasarkan jumlah siswa, lokasi sekolah, dan program kegiatan sekolah sesuai dengan jenis dan komponen pembiayaan yang relevan.

4. Penentuan Pembiayaan
Penentuan biaya yang dibebankan pada masyarakat/orangtua ditentukan berdasarkan persetujuan pemerintah daerah atas usuldari kepala sekolah bersama Badan Peranserta Masyarakat/Komite Sekolah/BP3.

5. Pengelolaan
Pengelolaan pembiayaan pendidikan dilakukan oleh sekolah secara mandiri dan transparan serta dipertanggungjawabkan penggunaannya setiap tahun kepada Badan Peranserta Masyarakat/Komite Sekolah/BP3 dan pemerintah daerah. .

6. Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Sekolah (RAPES)
Setiap satuan pendidikan wajib menyusun RAPBS. Dalam penyusunan RAPBS melibatkan Badan Peranserta Masyarakat, Komite Sekolah dan BP3, tokoh masyarakat, dan semua pihak yang berkepentingan terhadap sekolah). Sumber-sumber pembiayaan dicatat secara transparan dan akuntabilitas.

7. Pemeriksaan Pembiayaan
Setiap pemasukan dan pengeluaran agar diaudit secara tertib dan teratur.

8. Pelaporan Pembiayaan
Setiap pelaporan dilaksanakan secara tertib dan teratur.

J. PERANSERTA MASYARAKAT
Peranserta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan diperlukan agar kondisi sekolah berada di atas standar minimal dan program peningkatan mutu pendidikan dapatdicapai.
Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, di setiap sekolah dibentuk organisasi Badan Peranserta Masyarakat (seperti Komite Sekolah/Dewan Sekolah/Majelis Sekolah, BP3 atau organisasi lainnya) yang memiliki tujuan:
1. Membantu kelancaran penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupundiluaf sekolah (diindustri);
2. Memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan sekolah;
3. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah;
4. Membantu dalam pembiayaan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.

K. MANAJEMEN SEKOLAH
1. Setiap SMK menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Dalam sistem ini kepala sekolah bersama dewan guru dan warga sekolah lainnya secara mandiri, transparan, dan bertanggung jawab melaksanakan program sekolah untuk mencapai visi, misi, dan target mutu yang diamanatkan oleh masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan di sekolah yang bersangkutan (stakeholders pendidikan).
2. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap sekolah: a. merumuskan visi, misi, dan target mutu; b. merencanakan program kegiatan sekolah; c. melaksanakan program yang ditetapkan; d. memonitordan mengevaluasi program; e. merumuskan target mutu baru;
f. melaporkan kemajuan yang dicapai kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah (stakeholders pendidikan).
3. Untuk mengawasi tercapainya program, maka dilakukan kontrol melalui:
a. pemantauan dan pengawasan internal dan eksternal; b. transparansi manajemen; c. akuntabilitas publik.
4. Penilaian sekolah:
Penilaian sekolah dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian kinerja sekolah sebagai satu kesatuan. Penilaian sekoiah dapat bersifat nasional (pemerinlah pusat), lokal (pemerintah daerah), sekolah (penilaian diri sendiri) sesuai dengan tujuandanlingkupnya.

L. INDIKATOR KEBERHASILAN
Untuk mengetahui apakah standar pelayanan minimal (SPM) ini telah
diimplementasikan dengan baik dan benar, diperlukan suatu indikator
keberhasilan. Dalam indikator keberhasilan ini tertuang berbagai
indikator dan ukuran ketercapaian minimal sesuai dengan komponen
yangadadidalamSPM.
Indikator keberhasilan tersebut secara rinci sebagaimana matrik berikut:


Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s




%d bloggers like this: